Indonesia: Call to Not Revoke University Entry Test

The Regional Representatives Council, or DPD, has urged Indonesia's Education Minister Muhammad Nuh to delay a plan to recruit state university students based on their national final school examination results, writes Hasyim Widhiarto for The Jakarta Post. State universities currently recruit most of their students through admission tests.
Sulistiyo, head of a DPD committee overseeing education, religion and people's welfare, said last week that the plan required a thorough discussion with experts and schools before its implementation.
It was "common" for schools to violate national examination procedure to help their students pass the test, which meant school-leaving results did not actually represent the real achievements of students, Sulistiyo said in a statement.
Source: University World News, Issue No: 0100 08 November 2009

Indonesia: Top Academic Supported Militarism

David Jardine
An Australian academic’s book about Indonesia’s military reveals the alleged role of a leading academic and university rector in spinning history in favour of militarism and the dictatorship. Nugroho Notosusanto, one-time rector of the University of Indonesia and Minister of Education under Suharto, is the subject.
In 1945, when Indonesia proclaimed its independence from the Netherlands, it had no army-in-waiting, indeed no police, nothing at all in the way of a formal apparatus of repression or defence. The leadership was essentially anti-militarist and in the case of Prime Minister Sutan Sjahrir, avowedly anti-fascist.
Twenty years later the Indonesian Armed Forces (TNI) submerged the nation's leftists, principally but not solely the Indonesian Communist Party (PKI) in a bloodbath that claimed hundreds of thousands of lives.
That bitter episode continues to be the target of official obfuscation and falsification. The shameful 2007 burnings of school history texts offering alternative versions of the events of 1965-66 demonstrate a continuum between democratic Indonesia and Suharto's New Order, at least where presentation of uncomfortable truths is concerned. The spectre of the New Order continues to hover above writers and historians.
More on the University World News site
Source: University World News, Issue No: 0093 20 September 2009

Indonesia: Plans for ‘World’s Largest Library’

David Jardine
The University of Indonesia, the country's leading higher education institution, has announced spectacular plans to build "the largest library in Asia, possibly the world", according to a university spokesperson. Work on the library is to begin later this year.
In a country without a deep-rooted reading culture, although the national literacy rate is far above what it was in Dutch colonial times, this is indeed ambitious and possibly rather reckless. UI will be taking on a student body with much the same indifference to book reading as the wider public, although proponents of the library, to be built at Depok outside Jakarta, are optimistic.
More on the University World News site
Source: University World News, Issue No: 0082 28 June 2009

Indonesia: Special Scheme's Growth Impedes Access

Students from poor families will likely find it increasingly difficult to enter state-owned universities in Indonesia in the coming years, as the number of seats offered through special entrance schemes – which require higher admission fees – are steadily increasing, writes Yuli Tri Suwarni for The Jakarta Post.
The Bandung Institute of Technology, for example, will offer 1,140 of its total 2,985 seats (or 38%) to students who pass a special entrance test this academic year. As of 2004, just 13% to 20% of seats were made available through this scheme. The Indonesian Education University makes some 80% or 3,500 of a total of 4,205 seats available through special - a marked rise from the 40% it offered in 2007.
Asep Gana Suganda, secretary of the local committee of the 2009 university entrance tests (SNMPTN) said the committee only printed 28,000 application forms because of the increasing trend of students choosing to take special entrance tests over the national test. Over 55,000 students took the regular tests in 2001, but just 28,000 took it last year.
More on the University World News site
Source: University World News, Issue No: 0079 07 June 2009

Golput: Halal atau Haram?

Muhammad Yajid Kalam
Fenomena golput terus meningkat. Kondisi ini tampaknya mulai mengkhawatirkan banyak pihak, terutama para elite politik. Tingginya angka golput melemahkan legitimasi kekuasaan yang diperoleh para elite kekuasaan politik. Fenomena ini membawa sebagian elite politik menarik sisi agama untuk berbicara tentang golput.
Menurut Konstitusi
Dalam konstitusi Indonesia, memilih dan dipilih adalah hak bukan kewajiban. Berbeda dengan konstitusi Amerika yang menempatkan memilih sebagai hak dan kewajiban. Bila memilih dan dipilih adalah hak, siapa pun bebas untuk mempergunakan ataupun melepaskan haknya tersebut. Warga negara Indonesia dijamin oleh konstitusi kebebasannya untuk mempergunakan ataupun melepaskan hak memilih itu. Bila orang memilih golput artinya ia melepaskan haknya. Melepaskan hak bukanlah kejahatan. Siapa pun yang golput dilindungi konstitusi Indonesia.
Menurut Syariat Islam
Memilih dan dipilih dalam masalah ini berkaitan dengan kepemimpinan. Islam
mengharuskan umatnya mengangkat pemimpin. Pengangkatan pemimpin adalah kewajiban (fardu) menurut syariat. Dengan demikian, bila umat Islam tidak mengangkat
pemimpin artinya mereka melanggar syariat. Namun, mengangkat pemimpin adalah fardu kifayah bukan fardu ain. Mengangkat pemimpin adalah kewajiban yang dikenakan kepada seluruh anggota komunitas masyarakat, namun cukup dilakukan sebagiannya saja. Dengan demikian, tidak memilih atau golput yang dilakukan sebagian masyarakat Indonesia tidak menjadi dosa selama ada anggota masyarakat yang lain yang melaksanakan kewajiban memilih.
Politisasi Halal-Haram
Urusan golput tidak lepas dari urusan politik. Semakin tinggi golput semakin rendah legitimasi elite politik pemegang kekuasaan hasil pemilihan. Dengan demikian, menurunkan tingkat golput adalah kepentingan politik. Bila dikaitkan dengan permintaan fatwa haram atas golput, hal ini sebenarnya merupakan politisasi agama, membuat agama sebagai alat politik. Dengan demikian, masalah sebenarnya bukan halal dan haram, namun perilaku elite politik. Bila golput disikapi elite politik dengan meminta fatwa haram, elite politik sedang berusaha menutupi masalah sebenarnya. Mereka tidak mau menyadari dan tidak mengakui kesalahannya yang membuat masyarakat kesal dan tidak memercayai mereka lagi.
Lebih lengkap baca: Pikiran Rakyat Online, 3 April 2009

Menteri Pendidikan Republik Indonesia: Yang Pertama, Jabatan Terlama, Siapa-siapa Saja?

Ki Hadjar Dewantara merupakan Menteri Pendidikan RI yang pertama, kala itu diberi nama Menteri Pengajaran. Beliau menjabat menteri pada masa Kabinet Presedential, dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya 87 hari, mulai tanggal 19 Agustus 1945 – 14 November 1945.
Sejak Indonesia merdeka, telah terjadi pergantian menteri pendidikan sebanyak 38 kali (walaupun ada menteri yang menjabat lebih dari satu kali), pada 37 kabinet yang berbeda, dengan pergantian nama kementrian sebanyak 7 kali.
Dua menteri yang berbeda pernah terjadi pada masa Kabinet Pembangunan IV. Dijabat oleh Nugroho Notosusanto dari 19 Maret 1983 – 3 Juni 1985, dan setelah beliau meninggal diganti oleh Fuad Hasan mulai 30 Juli 1985 – 21 Maret 1988.
Prijono adalah Menteri Pendidikan yang paling banyak menjabat dalam kabinet yang berbeda. Beliau pertama kali diangkat sebagai menteri pada masa Kabinet Djuanda pada tanggal 9 April 1957. Kemudian berturut-turut menjabat pada masa Kabinet Kerja 1, Kerja 2, Kerja 3, Kerja 4, dan Kabinet Dwikora 1. Untuk mengetahui siapa-siapa saja Menteri-nenteri Pendidikan Republik Indonesia sejak jaman kemerdekaan hingga saat ini, silakan Klik situs Dikti

Satu Abad Transmigrasi Di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905-2005

Nugraha Setiawan
Jurnal Historia, Vol.3, No.1, pp.13-35

Abstrak
Transmigrasi merupakan bentuk migrasi penduduk yang khas Indonesia. Selama satu abad pelaksanaannya (1905-2005), yang dimulai pada jaman pemerintahan kolonial Belanda dengan nama kolonisasi, hingga jaman reformasi saat ini, secara demografis belum bisa dikatakan berhasil. Selain tujuan demografis, pada setiap periode memiliki tujuan yang berbeda-beda, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Dalam tulisan ini dideskripsikan pelaksanaan transmigrasi pada periode pemerintahan kolonial Belanda yang terdiri atas masa percobaan, masa Lampongsche volksbank, dan masa depresi ekonomi dunia, kemudian pada jaman pendudukan tentara Jepang, serta jaman setelah kemerdekaan Indonesia yang terdiri atas masa orde lama, orde baru, dan masa reformasi.
Kata kunci: transimgrasi, Indonesia, 1905-2005
Tulisan lengkap: Download di Pustaka Unpad (pdf)